JAKARTA, BKM – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, secara resmi melantik Sunu Tedy Maranto sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Hukum di Jakarta, Kamis (8/1/2026). Sunu Tedy Maranto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulawesi Barat, kini dipercaya untuk memimpin lini penguatan aparatur di tingkat pusat.
Seiring dengan perpindahan tugas tersebut, jabatan Kakanwil Kemenkum Sulbar kini resmi diamanatkan kepada Saefur Rochim.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan pesan kuat mengenai tanggung jawab moral para pejabat publik. Ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah sekadar posisi kekuasaan, melainkan amanah yang menuntut integritas tinggi.
”Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas tinggi. Para pejabat diwajibkan untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan tetap menjaga moralitas dalam bekerja,” tegas Supratman di hadapan para pejabat yang dilantik.
Selain aspek moral, Menteri juga menuntut profesionalisme dan kompetensi yang mumpuni. Ia berharap para pemimpin baru dapat menjadi teladan (role model) bagi bawahannya dalam menunjukkan etos kerja yang profesional.
Pelantikan ini berlangsung di tengah masa transisi organisasi setelah adanya pemecahan kementerian. Terkait hal tersebut, Supratman meminta jajarannya untuk bergerak cepat dalam melakukan adaptasi terhadap struktur organisasi yang baru.
Ia memastikan bahwa proses transisi internal tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat. “Setiap pejabat harus cepat beradaptasi dengan struktur baru dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu selama masa transisi ini,” imbuhnya.
Menghadapi tantangan masa depan yang kian kompleks, Kementerian Hukum menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral. Supratman mengingatkan bahwa keberhasilan tidak bisa dicapai secara parsial, melainkan melalui kolaborasi yang kuat, baik di internal kementerian maupun dengan instansi eksternal.
Sebagai penutup, Menteri Hukum menggarisbawahi bahwa tolok ukur utama keberhasilan seorang pejabat adalah kepuasan publik. Ia mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang mampu memangkas birokrasi dan mempermudah urusan masyarakat.
”Tolok ukur keberhasilan seorang pejabat adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan dan layanan yang diberikan,” pungkasnya.(Zulkifli)
Tinggalkan Balasan