MAMUJU, BKM – Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menggelar agenda silaturahmi dan dialog terbuka bersama Kapolres Mamuju pada Rabu (14/01). Forum ini menjadi ruang klarifikasi sekaligus evaluasi atas berbagai polemik, mulai dari dugaan tindakan represif aparat, jatuhnya korban dari sisi petugas, hingga larangan pembakaran ban saat aksi unjuk rasa.
Dalam dialog tersebut, seluruh isu dibahas secara terbuka. Gerakan VENDETTA, yang tergabung dalam aliansi tersebut, menegaskan bahwa pertemuan ini bukanlah bentuk pengakuan kesalahan atau permohonan maaf dari pihak mahasiswa. Sebaliknya, forum ini merupakan ruang kritik dan klarifikasi untuk meluruskan narasi publik yang dinilai mendistorsi fakta di lapangan.
Kapolres Mamuju menyatakan bahwa pihak kepolisian pada dasarnya tidak pernah melarang penyampaian aspirasi di muka umum. Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi untuk mencegah gangguan ketertiban.
”Kami tidak pernah melarang mahasiswa menyampaikan pendapat. Yang kami upayakan adalah agar setiap aksi diawali dengan dialog yang baik. Pintu Polres selalu terbuka untuk masyarakat yang ingin berdiskusi,” ujar Kapolres Mamuju.
Di sisi lain, Gerakan VENDETTA menunjukkan sikap kritis yang tajam. Ketua Gerakan VENDETTA, Ikhwan Rozi, melayangkan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan kepolisian, mulai dari tingkatan pimpinan hingga personel di lapangan.
Suasana sempat memanas saat Ikhwan memberikan gestur simbolik berupa gebrak meja sebagai penegasan perlawanan terhadap praktik represif.
”Kami datang bukan untuk menyerang institusi, melainkan menjalankan hak konstitusional untuk mengoreksi. Jika aparat masih menggunakan cara-cara represif, itu berarti telah mengkhianati semangat reformasi,” tegas Ikhwan.
Terkait larangan pembakaran ban, VENDETTA menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan cenderung sepihak. Menurut Ikhwan, di Mamuju, pembakaran ban telah menjadi tradisi simbolik ekspresi kekecewaan yang selama ini tetap bisa dikendalikan.
”Ketika simbol tersebut langsung dilarang tanpa dasar hukum yang jelas, yang tercederai bukan hanya hak massa aksi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap profesionalisme kepolisian,” tambahnya.
Menutup dialog, Gerakan VENDETTA menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra kritis kepolisian. Mereka berkomitmen untuk menjaga stabilitas daerah tanpa mengorbankan hak-hak sipil.
”Kedepan, kami akan membenahi SOP aksi dan disiplin internal kami. Namun, pada saat yang sama, aparat wajib bertindak profesional dan proporsional. Demokrasi tidak boleh dijaga dengan rasa ketakutan,” tutup Ikhwan.
VENDETTA juga menegaskan akan terus meluruskan setiap penggiringan opini yang mencoba menyudutkan gerakan mahasiswa dalam pertemuan tersebut.(Zul)
Tinggalkan Balasan