MAMUJU, BKM — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (BEM FIKOM) Universitas Tomakaka (UNIKA) Mamuju secara resmi menyatakan penolakan keras terhadap wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah mundur yang berpotensi menghidupkan kembali praktik nepotisme dan dominasi elit politik.
Ketua BEM FIKOM UNIKA Mamuju, Suhar Wijaya, menegaskan bahwa mengalihkan hak pilih rakyat ke tangan legislatif adalah tindakan yang tidak etis dan mencederai prinsip dasar demokrasi.
“Keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpin adalah fondasi fundamental demokrasi. Rakyat berhak menilai langsung kualitas, visi, dan misi calon pemimpinnya. Sebab, masyarakatlah yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan pemimpin tersebut,” ujar Suhar Wijaya
Menurut Suhar, jika wacana ini direalisasikan, dikhawatirkan akan lahir pemimpin yang tidak memiliki ikatan emosional maupun tanggung jawab moral kepada rakyat, melainkan hanya tunduk pada kepentingan partai atau kelompok tertentu.
Ia menilai hal ini sebagai ancaman serius bagi keadilan berdemokrasi. Kehilangan hak pilih langsung berarti merampas martabat rakyat dalam sistem yang seharusnya berasaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sebagai agen kontrol sosial, BEM FIKOM UNIKA Mamuju menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa untuk aktif menyuarakan penolakan. Aspirasi ini harus digaungkan melalui berbagai kanal, mulai dari dialog publik, narasi kritis di media massa, hingga aksi nyata di lapangan.
Suhar mengingatkan bahwa setiap regulasi yang dilahirkan pemerintah wajib berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan kepentingan praktis segelintir elit.
“Jika wacana ini tembus, kita patut khawatir demokrasi kita kembali ke masa Orde Baru. Kebobrokan sistem masa lalu yang sentralistik dan abai terhadap suara rakyat bisa terulang kembali di masa depan. Demokrasi tidak boleh dikhianati,” pungkasnya tegas.
(Zulkifli)
Tinggalkan Balasan