MAMUJU, BKM — Aliansi Rakyat Menggungat (ALARM) mengkritisi polemik Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju Tengah setelah debat terakhir yang dilaksanakan di Ballroom Hotel D’Maleo Mamuju, Jumat 21 November 2024.
Juru bicara ALARM, Andika Putra menganggap bahwa peran media sangat urgen dalam menyukseskan terselenggaranya pilkada serentak 2024, Ujarnya.
“Baik itu pemilihan daerah tingkat satu dan dua , peran media sebagai corong atau wadah informasi ke masyarakat yang diharapkan memberikan pengetahuan serta edukasi terkait kriteria calon yang bakal menjadi pemimpin ditengah masyarakat”, Kata Andika
Andika menganggap bahwa KPU Mamuju Tengah belum profesional dalam menjalankan fungsi
“KPU sebagai penyelenggara pilkada atau wasit dalam pesta demokrasi mesti memberikan tauladan ke masyarakat, jangan mempertontonkan suatu hal yang berdampak negatif, bagaiamana masyarakat mau percaya kredibilitas suatu penyelenggara jika track rekornya demikian”, Kata Andika.
Andika Putra merekomendasikan aparat penegak hukum (APH) untuk sekalian mengaudit anggaran yang di kelolah KPU Mateng,
“sebab begitu banyak polemik yang mencuak di lembaga tersebut, mulai dari soal sekretariat, soal kerjasama media dan terakhir terkait konfrensi pers pasca debat”, Ungkap Andika
Andika Putra menganggap bahwa dari ALARM mencium bau tidak sedap dari dalam KPU Mamuju
” Kami dari ALARM mencium aroma busuk pada lembaga tersebut , sehingga wajib jika di lakukan audit investigatif oleh APH setempat”, Tegas Andika
Andika Putra berharap bawaslu untuk bekerja mengkaji apakah ada proses pelanggaran etik yang dilanggar pada proses tersebut.
“Sekali lagi kami mendesak dan meminta APH untuk menggandeng BPK Perwakilan Sulbar untuk lakukan audit investigatif di KPU Mateng terkait pengelolaan anggaran baik yang bersumber dari APBN dan APBD”, Pungkas Andika.
Sementara itu, beberapa wartawan lokal di Mateng mengaku kecewa atas absennya konferensi pers usai debat kandidat. Menurut mereka, hal ini menyulitkan akses informasi dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Sadiman mengingatkan KPU Mateng agar segera memberikan penjelasan kepada publik terkait alokasi anggaran publikasi debat, termasuk langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan keterlibatan media ke depan.
“Sebagai lembaga yang bertugas mengawal demokrasi, KPU harus menunjukkan komitmen pada transparansi dan inklusivitas,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak KPU Mateng belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh ALARM maupun keluhan dari para wartawan. Situasi ini menambah desakan agar KPU lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tahapan Pilkada.
(Dzulkifli)
Tinggalkan Balasan