JAKARTA, BKM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen penuh dalam mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa jajarannya siap memberikan dukungan teknis, terutama dalam aspek penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap).
Komitmen tersebut disampaikan Wamen Ossy dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (26/1).
”Kantor Pertanahan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk menyukseskan proses pemulihan. Prioritas utama kami adalah ketersediaan lahan yang legal dan aman untuk pembangunan huntap masyarakat,” ujar Wamen Ossy.
Wamen Ossy menjelaskan bahwa penyediaan tanah untuk lokasi pengungsian maupun huntap dapat memanfaatkan beberapa skema, seperti pelepasan hak pakai Pemda, aset BUMN (HGU), hingga tanah adat. Jika lahan berasal dari kawasan perkebunan, Kementerian ATR/BPN akan membantu penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar peruntukannya resmi menjadi kawasan permukiman.
Setelah penetapan lokasi oleh kepala daerah, jajaran BPN segera bergerak melakukan pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi warga terdampak. “Pola komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sangat krusial agar warga memahami sepenuhnya status hak atas tanah yang mereka terima,” tambahnya.
Kementerian ATR/BPN juga telah memetakan dua kategori tanah pascabencana guna menjamin keadilan bagi pemilik lahan:
- Tanah Musnah: Tanah yang secara fisik hilang. Status ini memerlukan SK penetapan tanah musnah sesuai mekanisme yang berlaku.
- Tanah Terdampak: Tanah yang secara fisik masih ada namun rusak. Dalam kategori ini, negara menjamin perlindungan hak masyarakat melalui plotting ulang dan penerbitan sertifikat tanah pengganti jika dokumen asli hilang.
Rapat koordinasi strategis ini dihadiri pula oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, serta para kepala daerah dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.(Zulkifli)
Akses layanan pertanahan digital dan informasi publik Kabupaten Mamuju Tengah! Klik tautan di bawah ini untuk mengunjungi website resmi Kantor Pertanahan Mamuju Tengah: 👇
Tinggalkan Balasan