​MAMUJU, BKM – Upaya memperkuat kualitas demokrasi di Sulawesi Barat terus menjadi prioritas. Melalui fasilitasi dari Sekretariat DPRD Sulbar, Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat, M. Khalil Qibran, hadir sebagai narasumber utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bidang Politik yang digelar di Hotel Berkah, Kamis (12/02/2026).

​Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar ini mempertemukan berbagai elemen, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, perwakilan partai politik, hingga tokoh masyarakat. Hadirnya perwakilan Komisi I yang didampingi tim teknis Sekretariat DPRD Sulbar menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal keterbukaan informasi dan partisipasi publik.

​Dalam paparannya, M. Khalil Qibran menekankan bahwa IDI adalah instrumen vital untuk mengukur kesehatan politik di daerah. Ia menyoroti bahwa peran DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran sangat selaras dengan visi Gubernur untuk meningkatkan peringkat demokrasi Sulawesi Barat.

​”Indeks demokrasi kita harus naik, namun pencapaian indikator tersebut wajib didukung dengan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Kami di DPRD terus menjalankan pendidikan politik melalui agenda hearing dialog maupun reses,” ujar Khalil.

​Lebih lanjut, Khalil menegaskan bahwa peningkatan IDI bukan hanya tugas Kesbangpol semata. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kominfo, Bapperida, hingga Biro Hukum untuk memaksimalkan capaian indikator tahun 2024.

​”Harus ada solusi konkret dalam pengembangan sumber daya manusia di internal pemerintahan. Sinergi antar-OPD adalah kunci agar tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani dapat terwujud secara nyata,” pungkasnya.

​Fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Sulbar dalam kegiatan ini memastikan aspirasi dan poin-poin strategis yang disampaikan anggota dewan terdokumentasi dengan baik sebagai bahan kebijakan pemerintah provinsi ke depan.(Zul)