JAKARTA, BKM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan penguatan kualitas layanan pertanahan melalui skema pelatihan dan asesmen kompetensi yang lebih terukur. Ia menegaskan bahwa pengembangan SDM di lingkungan Kementerian ATR/BPN harus berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/1/2026), Menteri Nusron menekankan bahwa asesmen kompetensi sangat krusial untuk memetakan kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas intelektual, hingga aspek keramahtamahan (hospitality) para aparatur.
”Jika pelayanan belum optimal, langkah terstruktur mulai dari pelatihan hingga asesmen harus dilakukan. Tujuannya agar peningkatan kualitas SDM benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron.
Menteri Nusron secara tegas mengingatkan agar program pelatihan tidak berhenti pada pemberian sertifikat semata. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara nilai ujian dan praktik di lapangan.
”Jangan sampai seseorang lulus pelatihan manajemen dengan nilai bagus, tetapi kinerjanya di lapangan tidak berubah. Jika tidak ada dampak, kita harus berani mengevaluasi kurikulum, metode, hingga tempat pelatihannya. Sertifikasi harus mencerminkan kompetensi asli,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta agar pelatihan strategis, termasuk bagi petugas hukum, diaktifkan kembali pada tahun ini guna memastikan kesiapan kompetensi dan sertifikasi yang relevan dalam menghadapi tantangan pertanahan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPSDM Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, memaparkan bahwa program pelatihan tahun 2026 telah dijadwalkan secara matang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada umpan balik dari Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia.
”Kami membutuhkan masukan berkala, mulai dari laporan satu bulan hingga enam bulan pascapelatihan. Feedback ini penting untuk mengevaluasi apakah implementasi di lapangan berjalan baik atau perlu ada penyempurnaan kurikulum,” jelas Agustyarsyah.
Rapim ini dihadiri secara luring oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Sementara itu, para Kepala Kantor Wilayah BPN dari seluruh provinsi di Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring.(Zul)
Tautan Layanan Digital
Dapatkan kemudahan akses layanan pertanahan digital dan informasi publik Kabupaten Mamuju Tengah melalui website resmi Kantor Pertanahan Mamuju Tengah di bawah ini: 👇
Tinggalkan Balasan