MAMUJU, BKM – Gelombang kemarahan petani kelapa sawit kembali pecah. Ratusan massa aksi yang tergabung dari berbagai kelompok tani mengepung gerbang PT MUL. Aksi demonstrasi susulan ini dipicu oleh kebijakan sepihak perusahaan yang membatasi kuota masuk Tandan Buah Segar (TBS), yang dinilai secara perlahan mencekik urat nadi perekonomian masyarakat lokal.
Ironisnya, di tengah jeritan kekecewaan para petani yang merugi akibat buah sawit mereka membusuk, pihak manajemen PT MUL seolah menunjukkan sikap arogan. Perusahaan raksasa ini tampak kebal, tak bergeming, dan enggan memberikan solusi konkret apa pun yang bisa menyelamatkan petani dari jurang kerugian.
Pembatasan sepihak yang dilakukan oleh PT MUL memaksa para petani gigit jari. Pembatasan masuknya TBS membuat antrean truk memanjang dan waktu tunggu meningkat drastis. Akibatnya, kualitas buah sawit menurun, harganya jatuh, dan tidak sedikit yang akhirnya terbuang sia-sia.
Masyarakat menilai kebijakan ini murni taktik sepihak korporasi yang hanya memikirkan keuntungan internal perusahaan, tanpa memedulikan dampak domino yang menghancurkan mata pencaharian ribuan kepala keluarga yang bergantung pada komoditas sawit.
“PT MUL bertindak sewenang-wenang. Mereka mengambil kebijakan yang hanya menguntungkan perut korporasi mereka sendiri. Nasib kami, keringat kami, dan biaya operasional yang sudah kami keluarkan sama sekali tidak mereka gubris!” teriak salah satu orator aksi di lapangan.
Melihat pihak perusahaan yang terus menutup mata dan telinga, harapan terakhir kini digantungkan pada pundak pemerintah daerah. Para petani mendesak keras agar pemerintah segera turun tangan dan bertindak sebagai pengadil yang seadil-adilnya.
Masyarakat menuntut ketegasan instansi terkait untuk mengevaluasi operasional dan izin PT MUL. Pemerintah diminta tidak tunduk atau takut pada kekuatan korporasi, serta harus berdiri di sisi rakyat kecil yang sedang ditindas secara ekonomi.
Jika regulasi ini terus dibiarkan tanpa ada intervensi dari negara, dikhawatirkan eskalasi kemarahan massa akan semakin membesar dan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas di wilayah tersebut. Petani menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur hingga kebijakan pembatasan TBS ini dicabut atau dicarikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
Sikap tak acuh korporasi ini makin terlihat nyata saat awak media mencoba melakukan konfirmasi langsung ke pihak manajemen. Upaya jurnalis untuk meminta kejelasan terkait tuntutan petani dan alasan di balik kebijakan pembatasan TBS tersebut justru membentur dinding kosong.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT MUL kompak bungkam seribu bahasa. Tidak ada satu pun perwakilan manajemen yang bersedia memberikan pernyataan resmi, merespons pesan, atau menemui awak media di lapangan. Sikap tertutup dan aksi “buang badan” ini kian memperkuat tudingan warga bahwa pihak perusahaan memang sengaja mengabaikan nasib petani demi mengamankan keuntungan sepihak.(Zulkifli)


Tinggalkan Balasan