MAMUJU, BKM — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyoroti minimnya investasi di Sulbar yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari proses perizinan yang panjang hingga adanya penolakan dari kelompok masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulbar , Suhardi Duka dalam forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 Provinsi Sulbar di Aula Andi Depu Lt. 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 7 Maret 2025.
Katanya, dia mengetahui banyak pengusaha memakan waktu yang cukup lama bahkan sampai satu lebih hanya untuk mengurus izin ditambah lagi dengan berbagai macam pungli dan sebagainya.
Bahkan, baru-baru ini ada pengusaha yang sudah memiliki izin bahkan kapalnya sudah didatangkan namun mendapatkan penolakan. “Bapak perlu tahu bahwa untuk mendatangkan kapal itu mahal loh,” ujarnya.
Olehnya, sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada investor, Gubernur SDK menegaskan bahwa di masa kepemimpinannya, izin yang telah dikeluarkan harus dihormati dan dijaga.
Sementara itu Ketua FPPI Pimkot Mamuju, Bung Irfan menanggapi himbauan dari Gubernur Sulawesi Barat serta berpandangan lain soal carut marutnya pengelolaan dan pemberian izin pertambangan di Sulawesi Barat.
“Menurut kami di Fppi Pimkot Mamuju Pemprov Sulbar sebaiknya tidak terburu-buru memberikan rekomendasi pengusulan untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan baik itu pertambangan bebatuan, pesisir, emas, logam tanah jarang maupun energi terbarukan”, Kata Bung Irfan
Bung Irfan mengatakan bahwa dari sekian pendampingan yang dilakukan terhadap masyarakat yang merasa dirugikan dari proses usaha pertambangan yang ada di Sulawesi Barat kesemuanya disebabkan karna tidak adanya jaminan dari pemerintah serta melindungi masyarakat lokal dari ketimpangan investasi dan ketidakadilan lingkungan.
“Kita melakukan perlawanan terhadap investasi bukan berarti kita ingin melihat daerah kita tertinggal, kami di FPPI Mamuju ingin melihat juga Sulawesi Barat Maju, Masyarakatnya sejahtera itu adalah cita cita bersama, kami berharap pemerintah tidak membuat rekomendasi yang hanya berpihak satu objek dan objek lainnya di abaikan, ini mesti menjadi pelajaran bagi pemangku kebijakan”, Tegas Bung Irfan.
Bung Irfan berharap pemerintah bisa memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat lokal atau masyarakat terdampak wajib terlibat terutama dalam pengambilan keputusan, hal tersebut untuk meminimalisir konflik antara masyarakat dengan perusahaan.
“Dan yang terpenting adalah pemerintah seharusnya membuatkan peta jalan investasi bukan hanya sekedar narasi yang di perkuat dan memberikan keuntungan pada investor”, Kata Bung Irfan.
(Zulkifli)
Tinggalkan Balasan