MAMUJU, BKM – Mengawali kalender kerja tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat melalui Bagian Tata Usaha (TU) dan Umum bergerak cepat menyelaraskan langkah. Sebuah rapat kerja strategis digelar di Ruang Rapat Seno Aji, Kamis (15/1/2026), guna mematangkan target kinerja setahun ke depan.

​Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bagian TU dan Umum, Ramli, dengan menghadirkan para Koordinator, Ketua Tim, serta jajaran staf Kanwil Kemenkum Sulbar. Fokus utamanya adalah menyatukan persepsi agar seluruh program kerja dapat terealisasi secara presisi.

​Dalam arahannya, Ramli menegaskan bahwa ego sektoral harus ditinggalkan. Keberhasilan instansi menurutnya sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi di internal organisasi.

​”Tercapainya target capaian membutuhkan kolaborasi dan kerja sama yang baik antar seluruh tim. Program kinerja harus benar-benar tersusun secara matang dan sesuai dengan target prioritas yang telah ditetapkan,” tegas Ramli.

​Selain membedah aspek teknis, Ramli turut menyampaikan pesan khusus dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim. Ia menekankan bahwa komunikasi adalah kunci dalam menjaga ritme kerja yang sehat dan produktif.

​”Sesuai pesan Bapak Kakanwil, meningkatnya kinerja institusi sangat membutuhkan komunikasi yang efektif di setiap lini. Jangan ada sumbatan informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari,” lanjutnya.

​Rapat koordinasi ini juga membedah empat pilar utama yang menjadi fokus strategis Kanwil Kemenkum Sulbar di tahun 2026, yakni:

  • Tata Usaha dan Rumah Tangga: Optimalisasi manajemen sarana dan prasarana penunjang kinerja.
  • Keuangan: Penguatan akuntabilitas serta efisiensi dalam penyerapan anggaran.
  • Humas: Akselerasi publikasi untuk membangun citra positif institusi di mata masyarakat.
  • Pelayanan Internal: Pembenahan dan modernisasi sistem layanan bagi seluruh jajaran di lingkup Kanwil.

​Dengan persiapan yang matang melalui rapat koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sulbar optimis mampu memberikan performa terbaik dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima sepanjang tahun 2026.(Zulkifli)