MAMUJU, BKM — Sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM), Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (FORDMAT), Gerakan Vendetta, Forum Pemuda Manakarra (FORPEMA), Himpunan Pelajar Pemuda Tappalang (HIPMATA), serta Aliansi Mahasiswa Rakyat Anti Korupsi dan Premanisme (AMARAH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Polresta Mamuju, Rabu (23/7/2025).
Aksi ini merupakan bentuk solidaritas dan desakan hukum terhadap lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap dua aktivis Gerakan Vendetta, yang diduga kuat melibatkan oknum anggota DPRD, Satpol PP, serta pihak eksternal lainnya. Insiden tersebut terekam dalam video yang kini telah viral secara nasional maupun regional, memperlihatkan kekerasan yang terjadi di ruang publik saat aksi unjuk rasa berlangsung.
Meski visum telah diamankan oleh penyidik, namun hingga kini proses hukum masih berkutat pada tahapan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan). Hal ini menimbulkan tanda tanya besar dan memantik kekecewaan publik.
Salah satu koordinator dari AMARAH, Ikra, menyatakan tegas:
“Kami datang untuk menuntut keadilan dan mendesak Polresta Mamuju agar segera meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Ini jelas bentuk kekerasan di ruang publik, saat aksi sedang berlangsung. Jika dibiarkan, ini merupakan pelecehan terhadap demokrasi. Pelakunya harus dijerat dengan pasal berat.”
Sementara itu, orator dari HIPMATA, Ahyar, menyampaikan dalam orasinya:
“Video yang viral seharusnya menjadi dasar cukup kuat untuk dilakukan penjemputan paksa terhadap pelaku. KUHAP jelas mengatur bahwa penamparan yang disengaja terhadap seseorang adalah tindakan pidana.”
Koordinator FORPEMA, Robby, menyoroti ketidakhadiran Kapolresta Mamuju saat aksi damai berlangsung:
“Ada yang janggal dalam proses hukum ini. Terbukti, Kapolres tidak berada di tempat saat kami membawa aspirasi. Seharusnya beliau sigap, tanggap, dan berada di kantor mendengar langsung suara rakyat.”
Perwakilan dari ALARM, Andika, turut menyampaikan keheranannya atas lambannya proses hukum:
“Keadilan adalah fondasi utama dalam negara hukum. Kasus ini sudah sangat terang: video ada, korban ada, saksi ada, visum juga telah dipegang. Seharusnya penetapan tersangka tidak butuh waktu lama.”
“Apalagi para pelaku bukan dari luar Sulbar. Mereka mudah dijemput, jadi jangan menunggu tekanan publik makin besar baru bertindak. Ini soal keberanian dan integritas aparat.”
Andika juga menambahkan bahwa ini bukan satu-satunya persoalan yang menjadi sorotan:
“Ke depan, kami juga akan menyuarakan dugaan sejumlah kasus korupsi yang berjalan di Polresta Mamuju. Data dan informasinya sudah kami kantongi.”
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi aparat penegak hukum di Mamuju untuk tidak bermain-main dengan keadilan. Bila hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka yang akan runtuh bukan hanya institusi, tetapi juga kepercayaan rakyat.
Tinggalkan Balasan