MAMUJU, BKM – Langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat keterbukaan informasi mulai membuahkan hasil. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Sulbar mencatat adanya lonjakan partisipasi aktif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola kanal informasi digital selama sepekan terakhir.
Apresiasi ini diberikan menyusul hasil pemantauan intensif yang dilakukan oleh Tim Pemantau Kanal Informasi Digital, kolaborasi antara Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) serta Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kepala Bidang KPM Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty, mengungkapkan bahwa sebagian besar OPD kini lebih responsif dalam memproduksi konten kreatif, baik di website resmi maupun media sosial.
”Kami melihat tren positif dalam satu pekan terakhir. Website dan media sosial OPD tidak lagi statis, melainkan aktif menayangkan program-program prioritas pemerintah daerah,” ujar Dian saat rapat evaluasi di Mamuju, Senin (9/2).
Dian menekankan bahwa kanal digital bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan “etalase” nyata atas kinerja pemerintah. Hal ini krusial untuk mensosialisasikan Program Pancadaya yang diusung oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga agar lebih dikenal masyarakat luas.
Pihaknya memastikan evaluasi ini akan dilakukan secara berkala. Kualitas konten dan konsistensi pembaruan data akan menjadi catatan penting yang dilaporkan langsung kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan strategis ke depan.
Di sisi lain, Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa optimalisasi publikasi digital ini memiliki korelasi langsung dengan kesejahteraan pegawai dan kepercayaan masyarakat.
”Keaktifan publikasi ini bukan hanya soal pemenuhan indikator SPBE, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pendukung dalam penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ini adalah bentuk penghargaan atas transparansi dan akuntabilitas kerja,” jelas Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan berharap konsistensi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik (public trust). Menurutnya, jika kinerja pemerintah tersampaikan secara terstruktur dan berkelanjutan, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari setiap program pembangunan di Sulawesi Barat.
”Jika publikasi berjalan konsisten, manfaatnya akan kembali ke publik dalam bentuk informasi yang akurat dan peningkatan citra positif pemerintah daerah,” tutupnya.(Ris)
Tinggalkan Balasan