MAMUJU, BKM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) mempertegas komitmennya dalam mewujudkan Panca Daya Ketiga, yakni membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan pembangunan kesehatan yang berbasis pada keakuratan data.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (20/1/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi Sekretaris Daerah, Junda Maulana.
Capaian pembangunan kesehatan di Bumi Manakarra menunjukkan tren positif. Salah satu indikator utamanya adalah peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH), yang melonjak dari 69,91 tahun pada 2020 menjadi 71,44 tahun pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya derajat kesehatan masyarakat berkat penguatan layanan dasar, serta upaya promotif dan preventif.
Namun, Gubernur mengingatkan bahwa disparitas atau kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, pemerataan kualitas layanan kesehatan kini menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, memaparkan data krusial sepanjang tahun 2025. Tercatat ada 36 kasus kematian ibu, dengan angka tertinggi berada di Polewali Mandar dan Majene. Sementara itu, angka kematian bayi mencapai 326 kasus, yang didominasi oleh gangguan pernapasan, kardiovaskular, serta kasus berat badan lahir rendah (BBLR).
”Kondisi ini menegaskan bahwa kita harus memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, kesiapsiagaan kegawatdaruratan, serta membangun sistem rujukan maternal dan neonatal yang lebih responsif,” ungkap dr. Nursyamsi.
Terkait penanganan stunting, prevalensi di Sulawesi Barat pada 2025 tercatat sebesar 26,80 persen. Meski beberapa wilayah seperti Mamuju Tengah (19,59%) dan Pasangkayu (21,07%) sudah berada di bawah target, wilayah lain seperti Majene, Mamasa, dan Mamuju masih menunjukkan angka di atas 29 persen.
dr. Nursyamsi menekankan adanya korelasi kuat antara akurasi data dengan penurunan stunting. “Data menunjukkan daerah dengan cakupan pengukuran balita yang tinggi cenderung memiliki prevalensi stunting yang lebih rendah. Ini membuktikan pentingnya kualitas dan pemerataan pengukuran di lapangan,” jelasnya.
Saat ini, cakupan pengukuran balita (D/S) di tingkat provinsi baru mencapai 75,38 persen dari target 85 persen. Selain itu, pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang baru menyentuh angka 20,3 persen.
Menyikapi data tersebut, DKPPKB Sulbar akan melakukan langkah masif melalui Program PASTI PADU. Program ini fokus pada:
- Intervensi gizi terpadu yang lebih tepat sasaran.
- Peningkatan cakupan dan kualitas pengukuran balita di seluruh kabupaten.
- Optimalisasi PMT berbasis pangan lokal.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat penurunan stunting sekaligus mencetak generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global. (Rls)
Tinggalkan Balasan