MAMUJU, BKM — Konflik antara masyarakat sekitar lokasi tambang dengan pihak perusahaan menjadi ancaman yang harus dihadapi pemerintah daerah.
Hal tersebut lantaran dua sisi kepentingan yang tidak bisa bertemu dalam ruang kesepahaman, di pihak masyarakat yang memperjuangkan lingkungan dan aspek mata pencaharian yang mau tidak mau akan tergerus oleh kepentingan perusahaa tambang akibat eksplorasi yang akan dilakukan.
Baru ini kejadian konflik horizontal antara pihak perusahaan dengan masyarakat kecamatan karossa kabupaten mamuju tengah menjadi trending di sejumlah pemberitaan, Hal yang sama kembali terulang di kecamatan kalukku walaupun masih dalam kategori terkendali, Walaupun sejatinya hal tersebut harusnya tidak boleh terjadi,
“Kemarin kita baru saja melihat Karossa sudah terjadi konflik horizontal dan hari ini pihak perusahaan yang ada di daerah Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju kembali mencoba masuk di Desa Beru Beru Dan Kalukku Barat, untuk membangun base camp untuk perusahaan PT Jaya Pasir Andalan, tentu masyarakat Beru Beru Dan Kalukku Barat yang tergabung dalam aliansi rakyat sulbar tolak tambang pasir, Jelas menolak tambang pasir yang ingin masuk di daerah mereka”, Kata Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimkot Mamuju, Bung Irfan
Bung Irfan menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap tidak tegas mengambil sikap dalam menyelesaikan konflik yang tidak terjadi di Sulawesi Barat.
“Dan sangat disayangkan dari rentetan peristiwa konflik yang terjadi di Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju, Pihak dari pemerintah legislatif maupun eksekutif sampai hari ini tidak ada yang bertindak, Semestinya pemerintah hadir di tengah gejolak masyarakat yang sedang di alami oleh rakyat”, Ujar Bung Irfan
Di tengah situasi yang kami anggap cukup merugikan warga dan berpotensi akan menciptakan konflik yang lebih besar, maka penting adanya perhatian dari pemerintah Sulawesi barat mulai dari gubernur sampai pada dewan perwakilan rakyat untuk mengambil sikap atas kondisi tersebut, Ungkap Bung Irfan
“Kami dari Front perjuangan pemuda Indonesia pimkot mamuju menegecam siapapun yang ada ada dibalik kepentigan tambang tersebut harus bertanggung jawab, serta menegaskan bahwa tak ada negosiasi bagi orang-orang yang ingin merampas ruang hidup masyarakat” Tegas Bung Irfan.
Atas kejadian ini kami dari FPPI mamuju meminta kepada gubernur sulawesi barat beserta dinas yang yang telibat dalam pengurusan dan adminitrasi tambang yang ada di kalukku dan karossa harus segera mungkin mengambil sikap dan memberhentikan aktivitas pengurusan dan mencabut izin tambang tersebut, serta menegaskan bahwa kami dari FPPI Pimkot Mamuju akan tetap mengawal penolakan tambang tersebut bersama dengan warga kalukku dan warga karossa, Tutup Bung Irfan
(Zulkifli)
Tinggalkan Balasan