MAMUJU, BKM – Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi dan audiensi dengan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Sulawesi Barat terkait dugaan pelanggaran dan ketidakterbukaan dalam proses seleksi calon anggota Polri tahun 2024, Selasa 2 Juni 2025.
Ketua Gebrak Sulbar, Idham Nuzul Ibrahim mengangap hasil audiensi dengan Karo SDM Polda Sulbar dinilai jauh dari harapan.
“Beberapa persoalan penting yang kami soroti antara lain, Kuota Mabes yang tidak jelas,Dugaan gratifikasi berupa sumbangan tanah kepada orang tua calon siswa (casis), serta Indikasi kebocoran kisi-kisi soal ke peserta seleksi”, Kata Idham.
Lanjut kata Idham bahwa saat audiensi Karo SDM hanya memberikan jawaban normatif, serta menyebut bahwa kejadian tersebut terjadi sebelum masa jabatannya, dan menyarankan pelaporan resmi jika menemukan kecurangan—tanpa menunjukkan langkah konkret dan proaktif dari institusi, Ujarnya
“Sikap ini kami nilai tidak mencerminkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas, sebagaimana yang digaungkan oleh Kapolri dalam program Presisi dan Aswa Cita Polri”, Tegas Idham.
Atas dasar itu, Gebrak menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil audiensi tersebut, dan akan segera mengirim surat resmi kepada Kapolda Sulawesi Barat untuk mengajukan permohonan audiensi langsung, Ungkap Idham
“Kami percaya bahwa hanya melalui Kapolda, persoalan ini dapat dijawab secara tuntas dan objektif”, Kata Idham.
Lebih lanjut, kami juga akan melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi Jilid 2, apabila Kapolda atau Wakapolda tidak bersedia menerima audiensi. Jika itu terjadi, kami akan menganggap Kapolda tidak memiliki komitmen terhadap prinsip transparansi sebagaimana yang menjadi cita-cita Kapolri, Pungkas Idham.
Sebagai langkah lanjutan, dalam waktu dekat kami secara kelembagaan juga akan menyurat dan melaporkan persoalan ini ke Propam Mabes Polri, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kompolnas, sebagai bentuk keseriusan kami dalam mengawal isu ini secara institusional, Tegasnya.
“Kami menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar kepentingan Gebrak, tetapi merupakan suara dari rakyat yang menginginkan proses rekrutmen anggota Polri yang jujur, adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan”, Tutup Idham.
(F/R)
1 Komentar
tradisi yg sdh mengakar, susah untuk di berantas