MAMUJU, BKM — Puluhan massa dari Gerakan VENDETTA (Vigilant Ensemble for Democratic Transparency and Accountability) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mamuju, jumat pagi.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap lambannya realisasi janji anggota DPRD Mamuju dalam menuntut hak dasar dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, khususnya terkait fasilitas transportasi kapal gratis dan bus sekolah bagi pelajar Karampuang, Serta sikap pembiaran terhadap oknum pejabat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam orasinya, para demonstran menuntut anggota DPRD Mamuju segera memenuhi janji mereka untuk memperjuangkan akses transportasi bagi pelajar, khususnya di Pulau Karampuang. Mereka menilai bahwa pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh dikorbankan oleh kelambanan janji yang hanya menjadi retorika.
“Kami sangat kecewa dengan anggota DPRD Mamuju, khususnya dari zona I (Dapil 1), mulai dari Febrianto Wijaya hingga Sugianto. Kaemana kalian? Saat pemilu datang, kalian cari suara ke Karampuang. Sekarang saat kami butuh, kalian menghilang!” Tegas Amrozi.
Lanjut kata Amrozi bahwa alih-alih mendapat solusi nyata atau sekadar dialog terbuka, kami justru harus pulang dengan tangan kosong, Lebih parahnya lagi, tidak satu pun anggota DPRD Mamuju yang berkantor hari ini Jumat 04 Juli 2025. Sebuah kondisi yang sangat memalukan dan memperlihatkan wajah buruk lembaga wakil rakyat di daerah ini, Kesalnya.
“Kami datang menagih janji yang disampaikan dengan penuh semangat di aksi sebelumnya, tapi kini seolah dilupakan. Anak-anak kita butuh akses transportasi yang layak agar bisa sekolah dengan nyaman, bukan hanya kata-kata kosong dari gedung dewan,” tegas Amrozi.
Tak hanya itu, VENDETTA juga mendesak Bupati Mamuju untuk segera melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap pejabat di lingkup Pemkab Mamuju yang telah diputus bersalah dalam kasus korupsi,tambahnya.
Menurut mereka, keberadaan pejabat korup yang masih dibiarkan aktif, hal itu merupakan tamparan keras bagi komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
“Kami mempertanyakan integritas Bupati Mamuju. UU ASN sudah jelas, siapa pun yang terbukti korup harus dipecat, Jika bupati tidak berani menegakkan hukum, maka rakyat yang akan turun tangan mengingatkannya,” ujar Koordinator Lapangan aksi,Amrozi.
VENDETTA menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir jika pemerintah daerah terus mengabaikan aspirasi rakyat. Mereka berkomitmen akan terus menggalang solidaritas lintas elemen untuk mengawal isu-isu yang menyangkut hak publik dan prinsip transparansi dalam pemerintahan.
Gerakan ini juga menyerukan kepada masyarakat luas untuk tidak diam menghadapi ketidakadilan. Mereka mengajak seluruh elemen rakyat untuk bersatu dalam perjuangan menegakkan keadilan, menolak korupsi, dan menagih tanggung jawab wakil rakyat yang dipilih secara demokrasi.
(F/R)
Tinggalkan Balasan