MAMUJU, BKM – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan anggaran dan memperluas zona integritas hingga ke tingkat desa. Hal ini mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Komisi I DPRD Provinsi Sulbar, Kamis (29/1).

​Mewakili Inspektur Daerah, Sekretaris Inspektorat Abdul Syahid Hasan memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, instansinya tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada 11 indikator kinerja utama yang berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan.

​Inspektur Daerah Sulbar, M. Natsir, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menggeser paradigma pengawasan dari sekadar pemeriksaan menjadi langkah pencegahan yang proaktif. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.

​Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan meliputi:

  • Perluasan Desa Antikorupsi: Target pembentukan percontohan Desa Antikorupsi di seluruh (enam) kabupaten se-Sulawesi Barat.
  • Integritas LHKPN: Capaian pelaporan LHKPN periode 2024 yang sukses menembus angka 100% lebih awal dari tenggat waktu KPK RI.
  • Audit Investigasi: Penguatan penanganan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dan edukasi masif terkait gratifikasi di lingkup OPD.

​”Monev ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen untuk memastikan setiap rupiah APBD tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan,” tegas M. Natsir.

Sinergi dengan Legislatif

​Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Samsul Samad, ini menjadi panggung transparansi bagi Inspektorat dalam mempertanggungjawabkan pagu serta realisasi anggaran. Sinergi antara Inspektorat dan DPRD diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah demi terciptanya clean government.

​Dengan langkah-langkah strategis ini, Inspektorat Sulbar optimis integritas birokrasi di wilayahnya akan semakin kokoh, memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.