MAMUJU, BKM – Kepala Desa Bonda, Abd Wahab, S.Sos., N.LP., menyampaikan pernyataan sikap yang mendalam terkait arah kebijakan pembangunan desa saat ini. Di tengah pergeseran alokasi anggaran pusat, ia menegaskan pentingnya mengembalikan marwah desa sebagai entitas yang mandiri dan bermartabat, bukan sekadar objek penerima transfer anggaran.
Langkah ini menyusul adanya kebijakan efisiensi di mana sebagian besar alokasi Dana Desa (DD) dialihkan ke pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Alih-alih mempersoalkan pemotongan anggaran tersebut, Abd Wahab justru mengajak seluruh elemen untuk melihatnya sebagai momentum kebangkitan swadaya desa.
Menurut Abd Wahab, desa adalah akar kekuatan dan fondasi bangsa. Nilai gotong royong dan kearifan lokal yang tumbuh subur harus menjadi modal utama dalam menjaga ketahanan sosial serta penyediaan pangan nasional.
”Kita ingin mengembalikan marwah desa sebagaimana masa sebelum adanya ketergantungan tinggi pada Dana Desa. Saat itu, desa jauh lebih berwibawa karena mengandalkan potensi lokal, swadaya, dan semangat kolektif masyarakat,” tegas Wahab. Ia menyayangkan adanya stigma negatif yang kerap menyudutkan desa, sehingga keberhasilan nyata di tingkat akar rumput sering kali luput dari pantauan publik.
Sebagai wujud dukungan terhadap pemerintah pusat, Abd Wahab menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan visi Asta Cita poin ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah guna pemerataan ekonomi.
Sejumlah langkah strategis yang ia dorong antara lain:
- Optimalisasi BUMDes: Mendorong program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa agar perputaran ekonomi menetap di desa.
- Ekosistem Ekonomi Baru: Kolaborasi antara Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan pelaku UMKM lokal untuk menciptakan kemandirian finansial warga.
- Kemitraan Strategis: Membangun komunikasi dengan universitas, organisasi desa, dan kementerian terkait guna mempercepat implementasi program di tingkat akar rumput.
Meskipun mendukung kebijakan sentralisasi untuk efisiensi keuangan negara, Abd Wahab menitipkan harapan besar kepada Presiden agar kebijakan ini dibarengi dengan jaminan kesejahteraan perangkat desa. Salah satunya adalah kepastian pembayaran Siltap (Penghasilan Tetap) langsung dari pusat sesuai amanah undang-undang.
”Kami mengajak masyarakat untuk berdiri tegak menjaga marwah desa. Kita dukung kebijakan pusat sebagai langkah baru menuju kesejahteraan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara otonomi desa dan arah pembangunan nasional,” tutupnya.(Zul)
Tinggalkan Balasan