MAMUJU, BKM — Jajaran TNI dari Korem 142/Tatag bersama Kodim 1418/Mamuju secara resmi menepis kabar miring mengenai dugaan keterlibatan salah satu anggotanya, Putu, dalam praktik penimbunan BBM jenis solar subsidi. Penegasan ini dikeluarkan menyusul serangkaian investigasi mendalam dan pengecekan langsung yang dilakukan oleh tim gabungan di lapangan.
Merespons isu yang beredar, personel gabungan segera melakukan penyisiran ke titik-titik yang dicurigai sebagai gudang penyimpanan solar ilegal. Namun, hasil pemantauan menunjukkan situasi yang kontradiktif dengan narasi yang berkembang di masyarakat. Tidak ditemukan bukti fisik berupa ratusan tandon penampung maupun aktivitas kendaraan pengangkut BBM di lokasi tersebut.
Pihak Kodim 1418/Mamuju menegaskan bahwa seluruh prosedur pemeriksaan dilakukan secara transparan demi menjaga akuntabilitas dan nama baik institusi.
”Kami telah turun langsung bersama tim teknis di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan adanya praktik penimbunan BBM subsidi. Isu yang menyudutkan Saudara Putu merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” jelas perwakilan Kodim 1418/Mamuju.
Putu, anggota yang namanya terseret dalam pemberitaan sebelumnya, turut memberikan pernyataan tegas. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyebarkan informasi tanpa validasi, yang berdampak pada pencemaran nama baik pribadinya sebagai abdi negara.
”Saya membantah keras keterlibatan dalam bisnis ilegal tersebut. Tuduhan itu murni fitnah yang sangat merugikan saya dan keluarga. Sebagai prajurit, saya tetap berkomitmen menjaga integritas dan patuh pada aturan hukum yang berlaku,” ujar Putu dalam keterangannya.
Pihak Korem 142/Tatag dan Kodim 1418/Mamuju, didukung oleh unsur satuan terkait, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Fenomena penyebaran isu tanpa bukti dinilai dapat memicu kegaduhan yang tidak perlu di tengah masyarakat.
TNI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pendistribusian BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran, terutama bagi nelayan dan masyarakat kecil. Meski demikian, pihak TNI tetap membuka diri terhadap laporan masyarakat asalkan didasari oleh fakta yang kuat dan bukan sekadar spekulasi.
”Laporan masyarakat sangat kami hargai, namun harus objektif. Jangan sampai narasi liar digunakan untuk menjatuhkan kredibilitas pihak tertentu tanpa landasan yang nyata,” tutup pernyataan resmi tersebut. (Zulkifli)
Tinggalkan Balasan