POLEWALI MANDAR, BKM – Implementasi Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kini berada di bawah pengawasan ketat. Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (DPW APKAN RI) Provinsi Sulawesi Barat melayangkan kritik keras terhadap Dandim 1402/Polman yang dinilai gagal menjalankan mandat percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Hingga akhir Februari 2026, progres fisik bangunan dilaporkan mandek di angka 30% dari total target 144 desa. Kondisi ini memicu kecurigaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara dalam skema Swakelola Padat Karya tersebut.
Sekretaris DPW APKAN RI Sulbar, Bahtiar Salam, secara blak-blakan menuding Dandim 1402/Polman tidak memiliki kecakapan dalam membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan di tingkat desa. Menurutnya, pihak TNI yang menjadi mitra strategis PT Agrinas Pangan Indonesia justru terkesan menutup diri dari partisipasi masyarakat.
”Pembangunan KDMP ini adalah instruksi langsung Presiden RI melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Namun di lapangan, komunikasi Dandim sangat buntu. Akibatnya, banyak lokasi gerai yang dibangun asal-asalan di lorong sempit yang jauh dari akses publik hanya karena mengejar harga lahan murah. Ini jelas menghianati semangat ekonomi kerakyatan,” tegas Bahtiar.
Bukan sekadar masalah teknis, APKAN RI juga mengungkap temuan mengejutkan terkait dugaan penyunatan dana. Berdasarkan investigasi lapangan, muncul indikasi kuat adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oknum Dandim dengan nilai yang sangat fantastis.
”Kami menemukan sinyalemen pemotongan anggaran berkisar Rp150 juta hingga Rp250 juta per titik. Ini angka yang sangat melukai hati rakyat desa! Jika kualitas bangunan rendah dan lokasinya tersembunyi, itu adalah bukti nyata bahwa anggaran tidak terserap sebagaimana mestinya,” ungkap Bahtiar dengan nada geram.
DPW APKAN RI Sulbar menegaskan tidak akan tinggal diam atas temuan di 15 desa sampel yang memiliki keluhan serupa. Pihaknya mengancam akan membawa laporan ini langsung ke Istana Negara jika tidak ada evaluasi mendalam.
”Siapa pun yang bermain-main dengan anggaran PSN, apalagi yang menyangkut kesejahteraan desa, harus ditindak tegas. Kami meminta kementerian terkait segera melakukan audit. Jika terbukti ada penyelewengan, Dandim 1402/Polman layak diperiksa dan dicopot dari jabatannya!” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kodim 1402/Polman belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan lambatnya progres pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih di wilayah tersebut.(Zul)
Pewarta: Ansar
Editor: Redaksi BKM
Tinggalkan Balasan