MAMUJU, BKM – Puluhan massa aksi dari GERAKAN VENDETTA SULBAR kembali menggelar unjuk rasa di Mamuju. Aksi ini digelar bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun Sulawesi Barat sebagai bentuk peringatan keras kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum atas maraknya dugaan praktik korupsi di tubuh pemerintahan Sulbar.
Dalam orasinya, massa menyoroti dua isu besar: ketidaktransparanan pembangunan infrastruktur berskala besar serta program makan bergizi gratis (MBG) yang sarat persoalan.
Massa menilai, proyek-proyek raksasa dengan anggaran fantastis justru dikelola tanpa keterbukaan informasi yang memadai. Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain:
- Rp55 Miliar untuk Pengendalian Banjir Sungai Kalukku (SBSN T.A 2025).
- Rp1,24 Triliun untuk Bendungan Salulebbo di Mamuju Tengah (APBN BWS V Sulbar).
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi bagi anak-anak sekolah, justru ditengarai hanya dijadikan ladang basah oleh oknum pejabat dan kontraktor. Massa menegaskan, tanpa transparansi dan audit menyeluruh, program rakyat itu bisa berubah menjadi bencana yang merugikan generasi Sulbar.
“Jangan jadikan perut anak-anak Sulawesi Barat sebagai proyek akal-akalan untuk merampok uang negara. Transparansi adalah harga mati! Jika ini dibiarkan, maka HUT Sulbar hanya jadi panggung seremonial pejabat yang menutup-nutupi penderitaan rakyat,” tegas Koordinator Lapangan, Asrullah.
Sementara itu, Ketua Gerakan Vendetta, Ikhwan Rozi, menegaskan bahwa aksi ini adalah panggilan moral rakyat Sulbar.
“Kami hadir bukan untuk sekadar berteriak di jalanan, tapi untuk memastikan uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat. Jika aparat dan pejabat terus main mata dengan proyek triliunan tanpa transparansi, maka jangan salahkan rakyat bila perlawanan semakin membesar,” ujar Ikhwan Rozi.
Tuntutan Aksi
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyampaikan lima tuntutan utama:
- Mendesak Kejati Sulbar segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh anggaran MBG yang sarat praktik korupsi.
- Menuntut DPRD Sulbar memanggil pengelola MBG untuk mempertanggungjawabkan anggaran di hadapan publik.
- Meminta DPRD Sulbar memanggil pihak-pihak terkait pembangunan Bendungan Salulebo (Rp1,24 T) dan Pengendalian Sungai Kalukku (Rp55 M).
- Menuntut BWS V Sulbar membuka secara transparan seluruh dokumen kontrak, progres, dan realisasi proyek di hadapan rakyat Sulbar.
- Mengingatkan bahwa rakyat Sulbar tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal anggaran agar tidak dijadikan bancakan oknum pejabat maupun kontraktor nakal.
Massa aksi menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi kelanjutan dari tradisi panjang rakyat untuk melawan penindasan dan korupsi di bumi Sulawesi Barat.(*)
Tinggalkan Balasan