SULBAR, BKM – Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor otomotif menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini mengemuka saat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, dalam audiensi bersama Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulbar, Kombes Pol Nurhadi Ismanto, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Sekda Sulbar ini dihadiri pula oleh Plt. Kabid Pendapatan Bapenda Sulbar, Gaffar, serta Kepala BPKAD Sulbar, Muhammad Ali Chandra.
Kolaborasi strategis ini merupakan implementasi dari visi-misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah keberadaan kendaraan operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masih menggunakan nomor polisi (plat) luar daerah. Fenomena ini dinilai merugikan daerah karena potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak masuk ke kas Sulawesi Barat.
Dirlantas Polda Sulbar, Nurhadi Ismanto, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh Pemprov Sulbar dalam proses “mutasi” atau balik nama kendaraan operasional tersebut ke plat DC (Sulawesi Barat).
”Dukungan dari kepolisian sangat vital untuk mendorong perusahaan agar patuh pajak di tempat mereka beroperasi. Jika kendaraan operasional perusahaan beralih ke plat lokal, maka kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui BBNKB akan meningkat signifikan,” jelas pihak Bapenda dalam pertemuan tersebut.
Selain isu pajak, pertemuan ini juga membahas peningkatan sarana prasarana kepolisian. Pemprov Sulbar menyatakan kesiapannya untuk menghibahkan lahan bagi pembangunan kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulbar yang baru. Langkah ini diambil sebagai bentuk sinergi untuk memperkuat layanan lalu lintas bagi masyarakat di Bumi Manakarra.
Secara terpisah, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor adalah kunci utama.
”Kolaborasi antara Pemprov, Bapenda, dan Polda Sulbar harus semakin solid, terutama dalam pengelolaan pajak kendaraan. Dengan sinergi ini, kita tidak hanya memaksimalkan PAD, tapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin terintegrasi dan berkualitas,” tegas Abdul Wahab.
Melalui komitmen ini, diharapkan terbangun hubungan berkelanjutan antara pemangku kepentingan demi mendukung akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (rls)
Tinggalkan Balasan