MAMUJU, BKM — Ketua PMII Cabang Mamuju, Refli Sakti Sanjaya ikut angkat bicara soal sorotan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka soal minimnya investasi di Sulawesi Barat.
Refli Sakti Sanjaya berharap Gubernur Sulbar SDK bisa memberikan solusi terkait persoalan konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang yang ada.
“Kami berharap kepada Gubernur Sulbar yang baru agar bisa serius mencarikan solusi terkait persoalan konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang pasir yang saat ini meletus dibeberapa titik wilayah mulai dari warga kalukku barat dan beru-beru dengan perusahaan PT. Jaya Pasir Andalan, warga gentungan dan kanang-kanang dengan CV. Sinar Harapan, warga budong-budong dengan PT. Yakusa Tolelo Nusantara, warga karossa dan sarasa dengan PT. Alam Sumber Rezeki, hingga warga lariang dengan PT. Kulaka Jaya Perkasa. Apalagi saat ini beberapa warga di kalukku barat, beru-beru, karossa, dan sarasa itu dilaporkan ke Polda Sulbar oleh pihak perusahaan terkait setelah warga melakukan penyegelan alat berat hingga mengusir kapal penyedot pasir milik perusahaan”, Kata Refli Sakti Sanjaya.
Refli Sakti Sanjaya mengangap bahwa konflik agraria yang terjadi semakin memanas sehingga harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.
Sakti berharap Gubernur Sulbar harus tegas keberpihakannya pada masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan sumber kehidupannya dari ancaman pengrusakan oleh tambang pasir baik yang sudah beraktivitas maupun yang baru rencana.
“Aduan warga yang masuk di PMII terkait konfliknya dengan perusahaan tambang pasir ialah semua berkesimpulan bahwa mau izinnya diterbitkan sudah sesuai prosedur atau tidak masyarakat tetap menolak karna katanya yang mereka butuhkan hanyalah program peningkatan kesejahteraaan bukan tambang pasir”, Tegas Sakti
Refli Sakti Sanjaya mengangap bahwa terlepas dari itu kami juga meyakini bahwa dalam pandangan pertumbuhan ekonomi tentu membuka kerang investasi dengan seluas-luasnya sangatlah dibutuhkan demi meningkatkan pendapatan ekonomi daerah, Ujarnya.
“Tetapi disisi lain pemerintah juga tidak boleh mengesampingkan kelangsungan hidup rakyat kecil seperti petani, nelayan, hingga masyarakat adat yang cenderung berpotensi menjadi korban dari adanya investasi yang masuk tersebut. Kami tentu sangat mendukung investasi jika sejalan dengan kesejahteraan rakyat kecil, tapi kalau justru merugikan rakyat kecil maka saya rasa wajib untuk kita tolak bersama termasuk bapak gubernur sendiri”, Pungkas Sakti.
(Zulkifli)
Tinggalkan Balasan