Oleh: Suhardi Duka
Sejalan dengan visi yang kerap disuarakan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, daerah ini tidak hanya membutuhkan pejabat yang memiliki kualifikasi akademik mentereng. Lebih dari itu, Sulawesi Barat hari ini membutuhkan figur dengan standar moral yang kuat. Bagi saya, dalam dunia birokrasi, mentalitas harus mendahului kompetensi—ibarat dalam agama, akhlak harus tegak sebelum ilmu dipelajari.
Penataan birokrasi telah kami genjot sejak awal masa jabatan, mulai dari perampingan perangkat daerah hingga penempatan pejabat di pos-pos strategis. Memang dampaknya belum bisa diukur secara instan, namun reformasi birokrasi tetap menjadi prioritas utama.
Ada anomali yang saya temukan: sebagian besar jabatan strategis di Sulawesi Barat diisi oleh individu bergelar akademik hebat, namun laju mesin birokrasi belum sampai pada fase yang diharapkan. Visi Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera seharusnya menjadi napas utama setiap gerak birokrasi, bukan sekadar janji untuk “mendukung”. Birokrasi wajib menjalankannya secara konkret.
Mari kita introspeksi. Jika aparatur hanya bekerja sesuai aturan tanpa memikirkan cara memperbaiki aturan tersebut, jika hanya berorientasi pada hasil (output) tanpa memikirkan manfaat (outcome), maka ada yang keliru dengan pola pikir (mindset) kita.
Di tengah derasnya arus digitalisasi, mesin birokrasi dituntut menghadirkan nilai lebih (value added). Jika kerja birokrasi hanya bersifat formalitas dan menggugurkan kewajiban, lantas apa bedanya aparatur kita dengan teknologi? Piranti digital mungkin jauh lebih hebat, namun mereka tak punya “rasa”. Di sinilah peran manusia dengan mental yang baik dibutuhkan—sebagai pengendali teknologi yang menghadirkan nurani dalam pelayanan.
Sebagai langkah nyata, dalam seleksi terbuka untuk 12 OPD yang kini menyisakan 36 nama, saya menginisiasi terobosan baru: Wawancara Terbuka yang Disiarkan Langsung.
Saya, Pak Salim, dan Sekda mewawancarai langsung para kandidat di hadapan publik. Ini adalah standar baru untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Kami ingin meminimalisir praduga, transaksi politik di balik layar, serta menutup ruang bagi praktik korupsi dan nepotisme.
Dengan keterbukaan ini, publik dapat mengevaluasi langsung visi, misi, dan kemampuan manajerial para calon pemimpin mereka. Inilah cara kami membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan Sulawesi Barat yang bersih dan berintegritas.
Tinggalkan Balasan