SULBAR, BKM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai menyusun langkah strategis untuk mengamankan dukungan anggaran pelestarian lingkungan dari pemerintah pusat. Dengan modal luas kawasan hutan yang mencapai 60 persen dari total wilayahnya, Sulbar kini membidik pendanaan melalui skema Forestry and Other Land Use (FOLU) dari Kementerian Kehutanan.
Langkah ini menjadi bagian integral dari implementasi Program Panca Daya yang diusung Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam pilar pembangunan infrastruktur yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, memimpin langsung rapat persiapan verifikasi dan asistensi usulan kegiatan kehutanan Dana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2).
“Wilayah kita didominasi oleh hutan. Ini adalah modal besar untuk mengajukan proposal anggaran pelestarian. Kami sedang mengupayakan anggaran dalam bentuk hibah dari Kementerian Kehutanan melalui pengelolaan karbon,” ujar Junda Maulana.
Dalam tahap awal ini, Pemprov Sulbar mengajukan usulan anggaran di kisaran Rp36 miliar. Anggaran tersebut diproyeksikan menjadi stimulus sebelum masuk ke skema pendanaan yang lebih besar di masa mendatang.
Junda menjelaskan bahwa proposal tersebut mencakup empat poin utama yang akan dipresentasikan di hadapan tim verifikasi pusat pada Kamis mendatang:
- Penguatan Kelembagaan: Mematangkan struktur pengelola kehutanan.
- Produktivitas Hutan: Menjaga agar ekosistem hutan tetap produktif dan memberikan manfaat.
- Pengelolaan Karbon: Optimalisasi potensi karbon sebagai nilai tambah ekonomi lingkungan.
- Pengawasan Ketat: Memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mengawal kawasan dari kerusakan.
Melalui skema FOLU, Sulbar berpeluang mendapatkan kompensasi atas keberhasilan menjaga tutupan hutan dan menyerap emisi karbon. Junda optimistis, jika tahap awal ini berhasil diverifikasi, pintu pendanaan internasional maupun nasional untuk lingkungan di Sulbar akan terbuka lebar.
“Jika administrasi dan presentasi kita dinilai berhasil, ini akan menjadi pintu masuk bagi program-program pelestarian yang lebih masif. Fokus kita adalah memperkuat KPH agar pengawasan di lapangan benar-benar berjalan maksimal,” tutupnya.(Ris)
Tinggalkan Balasan