SULBAR, BKM – Keberhasilan Provinsi Sulawesi Barat menyabet penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berkinerja Terbaik 2025 wilayah Sulawesi tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Guna mempertahankan prestasi tersebut, Pemprov Sulbar menggelar Capacity Building Penyusunan Laporan Kinerja TPID di Hotel Maleo, Selasa (10/2).
Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, saat membuka acara menegaskan bahwa meski Sulbar merupakan provinsi muda, kualitas kinerjanya dalam mengendalikan inflasi harus tetap sejajar, bahkan melampaui provinsi lain di regional Sulawesi.
”Prestasi bukan hanya soal penghargaan, tapi soal pemahaman mendalam tentang apa yang kita kerjakan. Kita harus mampu mempertahankan capaian ini melalui pelaporan yang berkualitas dan aksi nyata di lapangan,” ujar Junda di hadapan perwakilan TPID kabupaten/kota se-Sulbar.
Junda menyoroti bahwa kinerja hebat di lapangan akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan sistem pelaporan yang baik. Menurutnya, TPID harus jeli memetakan penyebab inflasi, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang sering menjadi penyumbang utama.
”Strategi kebijakan yang dirancang TPID harus mampu menjadi rekomendasi kuat bagi dinas terkait. Dengan begitu, langkah konkret seperti pemberdayaan petani hingga pemberian subsidi komoditas tertentu bisa tepat sasaran,” tambahnya.
Tahun 2026 diprediksi membawa tantangan baru bagi stabilitas harga di Sulbar. Beberapa faktor pemicu seperti normalisasi subsidi listrik serta fluktuasi harga emas perhiasan mulai memberikan tekanan pada inflasi lokal.
Menyikapi hal tersebut, Junda Maulana menekankan empat peran vital yang harus dijalankan oleh TPID dari hulu ke hilir:
- Menjamin Ketersediaan Pangan: Memastikan stok komoditas utama selalu aman.
- Stabilisasi Harga: Mencegah lonjakan harga yang ekstrem di pasar.
- Perlindungan Daya Beli: Menjaga agar masyarakat tetap mampu menjangkau kebutuhan pokok.
- Kesejahteraan Produsen: Memastikan petani dan peternak tetap mendapatkan nilai ekonomi yang layak.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Ekbang Pemprov Sulbar bekerja sama dengan Bank Indonesia ini diharapkan mampu melahirkan tim yang tidak hanya andal dalam koordinasi lintas OPD, tetapi juga taktis dalam mengeksekusi kebijakan pengendalian harga di tengah masyarakat.(Ris)
Tinggalkan Balasan