MAMUJU, BKM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mempertegas komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi program kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Seno Aji, Selasa (27/1).
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankum), Hidayat Yasin, menyatakan bahwa kehadiran Kemenkum di Sulawesi Barat harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
”Kami ingin memastikan bahwa setiap program kerja memberikan dampak positif bagi warga. Sesuai arahan Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, kualitas layanan adalah prioritas utama yang tidak boleh menurun meski dalam kondisi penyesuaian anggaran,” ungkap Hidayat.
Menindaklanjuti prioritas Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, salah satu agenda besar tahun ini adalah penguatan regulasi melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual. Kanwil Kemenkum Sulbar berencana merangkul pemerintah daerah dan akademisi untuk memperkuat Sentra KI.
”Fokus kami tahun ini melampaui sekadar pendaftaran. Kami mengejar perlindungan hukum yang kuat melalui Perda KI dan audiensi terkait indikasi geografis. Tujuannya agar potensi unik produk asli Sulbar memiliki payung hukum yang jelas,” tambah Hidayat.
Di sisi lain, Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) akan mengakselerasi efektivitas layanan melalui digitalisasi dan penataan administrasi notaris yang lebih ketat. Beberapa poin kunci di bidang AHU meliputi:
- Pengawasan PNBP: Pemantauan intensif terhadap capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Transparansi: Penertiban laporan berkala sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- Akses Informasi: Peningkatan kualitas publikasi agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan hukum secara cepat dan informatif.
Terkait teknis pelaksanaan, Hidayat mengingatkan jajarannya agar pemanfaatan anggaran dilakukan secara terukur dan terdokumentasi dengan rapi. Sinergi dengan stakeholder terkait dianggap sebagai kunci utama agar manfaat dari layanan KI maupun AHU benar-benar menyentuh masyarakat di pelosok Sulawesi Barat.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kabid Pelayanan AHU, Wardi, Kabid Pelayanan KI, Juani, serta jajaran terkait lainnya.(Zulkifli)
Tinggalkan Balasan