JAKARTA, BKM – Ketua DPP Bidang Ekonomi Ketahanan Pangan Desa sekaligus Juru Bicara DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), Abd Wahab, S.Sos., NL.P., menghadiri konferensi pers bersama Pimpinan DPR RI dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKSI yang dihadiri oleh perwakilan kepala desa dari berbagai daerah. Forum strategis ini menjadi ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan nyata yang dihadapi pemerintah desa, sekaligus memperkuat sinergi antara desa, pemerintah pusat, dan DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa berdialog langsung dengan sejumlah pimpinan DPR RI, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, serta Menteri dan Wakil Menteri Desa dan PDT. Pembahasan berfokus pada pentingnya arah pembangunan nasional yang berbasis pada kondisi dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.
Salah satu poin perhatian utama yang dibahas adalah penciptaan ekosistem ekonomi desa yang kuat. Hal ini ditargetkan melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan desa tematik, Desa Ekspor, Desa Wisata, desa budaya, program Sahabat Gez, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Pengelolaan potensi lokal secara profesional dan transparan diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan warga, dan mendorong kemandirian ekonomi desa.
Sebagai organisasi yang menghimpun kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota, kehadiran AKSI di Gedung Senayan ini menjadi wadah konkret untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Melalui para kepala desa sebagai representasi masyarakat, forum ini diharapkan menjadi jembatan bahwa percepatan pembangunan membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga DPR RI.
Seluruh aspirasi akar rumput yang disampaikan di tingkat nasional ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Rakernas AKSI TAHUN 2026. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang mampu meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan warga desa di seluruh penjuru Nusantara.(Zulkifli)
Tinggalkan Balasan