JAKARTA, BKM — Suasana Indonesia Lawyers Club (ILC) memanas. Di hadapan para senior saksi hidup Reformasi 98, Pengamat Kebijakan Publik UGM, Media Wahyudi Askar melontarkan kritik pedas yang menusuk jantung kekuasaan.
Dengan nada getir, ia menyebut Indonesia di tahun 2026 sedang berjalan mundur, mengkhianati cita-cita reformasi itu sendiri.
“Ini kan senior semua ya di sini, saksi hidup Reformasi 98. Dan yang diperjuangkan saat itu adalah pengembalian hak daerah, desentralisasi fiskal. Apakah tidak menyakitkan untuk generasi sebelum saya ketika sentralisasi kembali lagi di Indonesia tahun 2026 ini?” tanya Media membuka pernyataannya.
490 Pemda Sekarat, 90 Persen Indonesia Bermasalah
Media mengungkap data mencengangkan. Akibat kebijakan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), hampir seluruh daerah di Indonesia kolaps.
“Ini bukan kebijakan pemerintah, ini bukan kebijakan negara, ini kebijakan Prabowo Subianto dan Pak Prabowo seorang diri merusak tatanan fiskal kita. 490 Pemda bermasalah, itu hampir 90 persen dari seluruh Pemda di Indonesia,” tegasnya.
Yang lebih menyakitkan, menurutnya, adalah logika bantuan dari pusat.
“Kacaunya lagi kemudian Menteri Keuangan bilang saya akan bantu 20 triliun. Coba logic-nya, dari Pusat potong 650 triliun kemudian bilang kami akan bantu 20 triliun. Ini adalah uangnya daerah! Ini sama seperti diambil harta di rumah orang itu, kemudian yang punya rumah dikasih roti.”
Ia meluruskan narasi yang selama ini menyalahkan daerah sebagai sumber kebocoran.
“Fiskal kita 3.100-an triliun dan daerah itu TKD-nya hanya 650-an triliun. Mayoritas fiskal kita 82 persen itu dikelola oleh pusat. Maka ini matematika sederhana, kalau terjadi masalah lapangan kerja, infrastruktur buruk, kualitas sekolah kesehatan buruk, persoalannya adalah di pusat.”
“Bahkan kalau ada yang bilang daerah banyak yang korup, yes tentu saja. Tapi kalau kita lihat nominal yang dikorupsi itu ada di pusat. Korupsi BLBI, korupsi bansos, korupsi haji, korupsi Al-Qur’an, korupsi MBG. Bahkan kemarin yang harus membayar 80 tahun, satu triliun per tahun, itu dosa siapa? Dosa daerah kah atau dosa pusat? Dosa presiden,” ucapnya disambut keheningan studio.
Ia juga menyinggung ironi Kereta Cepat. “Posisi keretanya ada di Jawa Barat, yang menanggung hutangnya saudara-saudara kita di Maluku, di Aceh, di Papua, di Kalimantan sana. Kebijakan yang dilahirkan oleh pusat tidak berbasis dengan kebutuhan daerah.”
“Who Are You?” – Kepala Daerah Dipilih Rakyat, Bukan Presiden!
Emosi Media memuncak saat menyinggung pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut jika negara ingin kuat, pusatnya harus kuat.
“Ketika Pak Prabowo mengatakan saya akan memangkas anggaran, who are you? Enggak bisa! Kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, bahkan seorang presiden sekalipun tidak bisa memecat begitu saja secara konstitusional kepala daerah. Itu aturan konstitusi!”
“Yang membangun negara ini adalah daerah. Penerimaan pajak paling besar dari sumber daya alam itu yang berkontribusi daerah. Bayangkan menyakitkan sekali, Sulawesi Tengah kontribusi pajak 300 triliun, DBH-nya hanya 200 miliar per tahun,” bebernya.
Mengapa Bupati, Gubernur dan Kades Bungkam?
Media mengaku awalnya berharap para kepala daerah akan berteriak saat DAU, DAK, DBH dan Dana Desa dipotong 50-60 persen. Namun yang terjadi justru sunyi.
Ia pun memberi tiga analisis pedas mengapa para pemimpin daerah diam:
Pertama, karena bupati, walikota, gubernur penakut dan hanya tunduk pada ketua partai.
Kedua, karena punya dosa masa lalu, takut dikriminalisasi.
Ketiga, karena mereka adalah pemimpin pengecut yang tidak mau ngapa-ngapain, diam saja di kantor yang penting tetap menjadi pejabat.
“Bahkan ada yang lebih menyakitkan lagi, dana desa dipotong 50-60 persen, siapa kepala desa yang kemudian berteriak hari ini protes? Enggak ada! Karena sudah dikasih 8 tahun sebelum pemilu kemarin. Bahkan sebagian yang mau bersuara tentang Kopdes, mereka juga berhadapan dengan militer.”
“Masyarakat di daerah hari ini tidak punya pemimpin. Pemimpin di daerah tidak lagi berpihak pada keinginan mereka, tapi berpihak kepada keinginan siapa yang ada di Jakarta. Jadi Negara Republik Indonesia hari ini ditentukan dari Jakarta, dari Istana Negara,” katanya.
Kita Dijajah Lewat Regulasi, Saatnya Hidupkan Imajinasi Federalisme Bung Hatta!
Di akhir, Media melontarkan istilah yang paling menohok: Colonial Development.
“Di mana uangnya? Di Jakarta. Siapa penentunya? Jakarta. Artinya di titik ini kita sudah mengalami colonial development. Pembangunan itu terjadi, kita mungkin tidak dijajah, tapi kita dijajah lewat regulasi.”
Ia menyebut imajinasi keadilan fiskal tidak pernah muncul di ruang publik, bahkan walikota pun tak berani jujur kepada rakyatnya bahwa biang keroknya adalah Jakarta.
Ia pun menutup dengan pesan untuk generasi muda dan tantangan untuk menghidupkan kembali perdebatan founding fathers.
“Andai Pak Prabowo hidup di tahun 1940-an, 1950-an ketika Soekarno dan Hatta berdebat soal bagaimana negara ini dibangun. Pak Soekarno unitaris, Pak Hatta federalisme. Apa yang kemudian terjadi? Pak Hatta dengan legowo mengatakan mungkin bukan saatnya, tapi dengan catatan agar pusat mengelola negara dengan baik dan uang itu juga diserahkan kewenangannya kepada daerah. Sekarang itu yang tidak terjadi.”
“Kalau imajinasi Pak Prabowo hari ini kekuatan pusat harus di Jakarta, saya kira kita juga harus berani menghidupkan imajinasi yang lain. Andai bisa almarhum Bung Hatta, mungkin saat ini juga saat yang tepat, Bang, kita menghidupkan kembali imajinasi soal federalisme itu. Imajinasi harus dibalas juga dengan imajinasi.”
“Kepada pemimpin di daerah, jadilah role model. Kalau kalian enggak berani, maka yang tersiksa ke depan adalah kami yang muda-muda ini. Karena kekacauan fiskal ini akan berdampak pada 10, 15, 20 tahun ke depan. Ingat, yang menjadi konstituen dari pemimpin di daerah itu bukan presiden, konstituennya adalah rakyat yang ada di daerah itu.”
Pernyataan itu ia tujukan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang disebutnya tidak hadir di forum ILC malam itu.(Zulkifli)
Tinggalkan Balasan