MAMUJU, BKM – Nasib pilu dialami Muh. Jabir, buruh yang telah mengabdi puluhan tahun di PT Hafsa Utama Gas. Saat terbaring sakit akibat stroke, hak-haknya sebagai pekerja diduga diabaikan perusahaan.

Persoalan itu yang membawa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Barat menempuh jalur hukum. PT Hafsa Utama Gas resmi dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar, Kamis, 12 November 2026.

Laporan tersebut menyangkut dugaan tindak pidana ketenagakerjaan. Berkas laporan satu bundel lengkap beserta alat bukti diserahkan langsung Sekretaris KSBSI Sulbar, Ashari Rauf, dan diterima penyidik Ditreskrimsus.

Ashari menegaskan, langkah hukum ini diambil karena pihaknya menaruh harapan besar pada keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri di Polda Sulbar.

“Hari ini kami resmi melaporkan PT Hafsa Utama Gas. Kami tahu di Polda Sulbar sudah ada Desk Ketenagakerjaan Polri, jadi kami menempuh jalur ini dan menunggu bagaimana proses hukum selanjutnya berjalan,” ujar Ashari.

KSBSI menilai perusahaan lalai dalam memenuhi kewajiban normatif terhadap pekerjanya. Muh. Jabir yang sudah bekerja puluhan tahun, kini dalam kondisi sakit stroke tanpa kejelasan hak.

“Yang kami perjuangkan adalah hak perlindungan seorang buruh. Beliau sudah bekerja puluhan tahun, tapi saat sakit justru haknya terabaikan,” tegas mantan aktivis PMII itu.

Menurutnya, ada sejumlah hak yang wajib dibayarkan perusahaan. Mulai dari upah selama masa sakit sebelum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga hak normatif berupa Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Pengganti Hak (UPH).

“Itu semua hak yang dijamin Undang-undang Ketenagakerjaan. Ada rumus dan perhitungannya yang jelas. Tapi pihak perusahaan abai,” jelasnya.

Terpisah, Ketua KSBSI Sulbar, Muhammad Rafi, mengungkapkan bahwa upaya mediasi sebenarnya telah ditempuh. Pihaknya sudah melakukan perundingan bipartit melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar.

Namun, anjuran yang dikeluarkan Disnaker tidak diindahkan oleh perusahaan.

“Karena anjuran Disnaker diabaikan, kami terpaksa membawa kasus ini ke Ditreskrimsus Polda Sulbar. Ini adalah upaya hukum untuk memperjuangkan keadilan bagi pekerja,” kata Rafi saat dikonfirmasi.

Ia berharap Desk Ketenagakerjaan Polda Sulbar dapat bertindak profesional dan berpihak pada perlindungan hak buruh.

“Kami berharap penyidik segera memanggil PT Hafsa Utama Gas untuk klarifikasi dan mediasi melalui mekanisme restorative justice. Yang terpenting, hak-hak pekerja seperti upah berkala, UP, UPMK, dan UPH bisa segera dipenuhi,” tutupnya.

(Zulkifli)