MAMUJU, BKM – Polda Sulawesi Barat terus mendalami Kasus Dana Rohaniawan Polman Rp 4,2 Miliar. Penyidik memeriksa mantan Bupati Polewali Mandar (Polman), Andi Ibrahim Masdar (AIM), selama kurang lebih enam jam pada Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pendalaman penyidikan dugaan penyimpangan anggaran insentif rohaniawan Kabupaten Polman tahun anggaran 2023 dan 2024.
Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Memo Ardian, menjelaskan bahwa AIM diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Menurutnya, penyidik meminta keterangan AIM untuk mendalami proses pencairan anggaran saat ia masih menjabat sebagai Bupati Polman.
“Langkah ini untuk menelusuri setiap tahapan pengelolaan anggaran, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki informasi terkait perkara,” jelas Memo Ardian.
Polda Sulbar menegaskan, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan atau keterlibatan pidana.
Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar juga telah menggeledah Kantor Bupati Polman pada 3 November 2026.
Penggeledahan dilakukan di dua lokasi, yakni Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting. Di antaranya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk periode anggaran 2023 hingga 2024.
Dokumen tersebut kini menjadi materi pendalaman penyidik untuk menelusuri proses administrasi, mekanisme pencairan, hingga penggunaan anggaran dalam Kasus Dana Rohaniawan Polman Rp 4,2 Miliar.
Polda Sulbar menegaskan, seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui langkah ini, Polda Sulbar berupaya menghadirkan kepastian hukum dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Polda Sulbar juga memastikan hak masyarakat, termasuk para penerima insentif rohaniawan, mendapatkan perhatian dalam proses pengungkapan perkara.
Komitmen tersebut menjadi wujud keseriusan Polda Sulbar dalam menjalankan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik.
Sumber : Humas Polda Sulbar
Editor : Zulkifli


Tinggalkan Balasan