MAMUJU, BKM — Harta karun masa depan Sulawesi Barat mulai dibuka tahap demi tahap. Eksplorasi logam tanah jarang (LTJ) atau Rare Earth Elements (RRE) di Kabupaten Mamuju kini melangkah ke fase kedua, setelah fase awal tuntas di 72 titik bor.

Rencananya, PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) akan mengebor 630 titik lagi di Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, dan Desa Botteng, Kecamatan Simboro. Totalnya, 702 titik bor di atas lahan seluas sekitar 180 hektare.

Rencana besar itu dibedah dalam rapat tertutup di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 19 November 2026. Hadir Gubernur Sulbar Suhardi Duka, jajaran Forkopimda, Badan Industri Mineral (BIM), PT Perminas, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, hingga kepala OPD Pemprov Sulbar.

Di tengah optimisme soal potensi ekonomi LTJ, Gubernur Suhardi Duka atau SDK justru memasang rem. Ia menegaskan, proyek strategis ini tidak boleh mengorbankan lingkungan dan masyarakat.

Menurut SDK, LTJ adalah bahan baku masa depan dunia, dari kendaraan listrik hingga industri teknologi tinggi. Potensinya sangat besar untuk Indonesia, dan untuk anak cucu di Sulbar.

Namun, ia menggarisbawahi dua syarat mutlak: mitigasi lingkungan harus serius, dan kesejahteraan warga harus menjadi prioritas utama.

“Pada prinsipnya, LTJ itu kesejahteraan. Bukan untuk menyengsarakan masyarakat,” tegas SDK.

Soal Dana Bagi Hasil (DBH), Gubernur menyebut belum ada angka yang bisa dibicarakan. Alasannya jelas: proyek ini masih eksplorasi, belum produksi. Hasil terukur baru diperkirakan muncul sekitar Agustus 2027, setelah 702 titik bor rampung.

Ia juga mengakui tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah teknologi pengolahan. Tanpa kemampuan sendiri, Indonesia hanya akan menjadi penonton di tengah kekayaan mineralnya.

Direktur Teknologi dan Pengembangan Bisnis PT Perminas, La Ode Tarfin Jaya, memastikan fase pertama sudah selesai pada 29 Oktober 2026. Sebanyak 72 titik bor terbagi rata, 36 titik di Botteng dan 36 titik di Takandeang.

Fase kedua akan dimulai Desember 2026 dengan tambahan 630 titik bor.

“Totalnya 702 titik, jadi kurang 630 titik lagi. Di areal 180 hektare. Dimulai di bulan Desember,” ujar La Ode.

Saat ini pengeboran baru mencapai kedalaman sekitar 45 meter. Sampel inti bor atau drill core dari fase pertama sedang disiapkan untuk diuji di laboratorium nasional bersertifikat, guna mengetahui kadar dan kandungan mineralnya.

La Ode menegaskan, seluruh kegiatan hanya dilakukan di wilayah izin perusahaan, yakni Takandeang dan Botteng.

Dampak ekonomi ternyata sudah mulai terasa sebelum tambang dibuka. Pada fase pertama, Perminas mencatat 99 warga lokal terlibat dalam berbagai pekerjaan.

Memasuki fase kedua, sekitar 30 warga kembali dilibatkan dalam pengeboran metode hand auger. Warga yang belum punya keahlian akan dilatih terlebih dahulu.

“Yang nggak punya skill, kita latih untuk mereka menggunakan hand auger. Untuk terlibat di dalam pemboran,” kata La Ode.

Selain pekerjaan lapangan, efek domino juga muncul ke jasa katering hingga kebutuhan operasional perusahaan. Perminas juga melibatkan tenaga profesional asal Sulbar, termasuk geolog dan tenaga teknik pertambangan.

La Ode pun meminta dukungan masyarakat dan tokoh pemuda. Jika eksplorasi terbukti ekonomis dan berlanjut, serapan tenaga kerja diyakini akan jauh lebih besar.

Ini yang paling sering dikhawatirkan warga. Perminas mengklaim dampak eksplorasi relatif terbatas karena hanya pada tapak bor.

Perusahaan menyebut sudah mengantongi dokumen UKL-UPL yang disetujui Dinas Lingkungan Hidup. Setiap titik bor yang selesai akan ditutup, direklamasi, dan ditanami kembali sesuai permintaan pemilik lahan.

“Sesudah dilakukan pengeboran, kemudian kami tutup, kami reklamasi, kami tanamkan kembali dengan tanaman yang memang diminta oleh pemilik lahan,” jelasnya.

Untuk lahan warga, digunakan skema kompensasi atas kesepakatan bersama. Kompensasi mencakup tapak bor, akses jalan, hingga tanaman yang terdampak. Lahan tetap milik masyarakat, bukan diambil alih.

Kompensasi tahap pertama disebut sudah dipenuhi untuk area sekitar 20 hektare, dan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.

La Ode tidak menutupi kendala utama pengembangan LTJ di Mamuju: teknologi pengolahan.

Saat ini Perminas membangun kapabilitas nasional bersama BRIN, BIM, dan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Sulawesi Barat.

Kendalanya, akses teknologi, lisensi, tenaga ahli, hingga peralatan pengolahan dari China belum dibuka sejak Oktober 2025. Padahal, China selama ini menjadi pemain utama industri LTJ dunia.

Karena itu, kemandirian teknologi menjadi fokus agar Indonesia tidak hanya menambang, tapi juga bisa mengolah.

Jika berhasil, LTJ Mamuju diproyeksikan menjadi bagian dari program nasional, termasuk untuk mendukung industri kendaraan nasional. Salah satu produk turunannya yang paling dibidik adalah magnet permanen.

Namun, La Ode menegaskan, semua mimpi besar itu tetap bergantung pada satu hal: apakah hasil eksplorasi benar-benar ekonomis.

“Kami butuhkan sebenarnya dukungan masyarakat, dukungan tokoh pemuda. Ayo sama-sama. Karena kalau ini lanjut, maka penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak lagi,” pungkasnya.

(Zulkifli)