MAMUJU TENGAH, BKM — Pengadaan tanah untuk jalan akses Bendungan Budong-Budong resmi memasuki tahap penilaian. Tahap ini menjadi penentu besaran ganti kerugian bagi warga terdampak di Desa Tabolang dan Desa Salulekbo.

Perkembangan itu ditandai dengan ekspose hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Totok Wasito dan Rekan, Rabu, 11 November 2026. Ekspose digelar secara daring via Zoom.

Hasil penilaian dipaparkan langsung oleh Zainal Arifin dan Ferry Binsar Manurung dari KJPP Totok Wasito dan Rekan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah beserta anggota, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sulawesi Barat, serta perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi V sebagai instansi yang memerlukan tanah.

Ekspose ini merupakan tindak lanjut penyerahan bahan penilaian dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada KJPP.

Bahan tersebut berisi data hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, termasuk bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Berdasarkan data itu, penilai bekerja secara independen dengan pendekatan dan metode sesuai standar penilaian yang berlaku. Hasilnya kemudian dipaparkan untuk menjadi dasar musyawarah ganti kerugian bersama pihak yang berhak.

Setiap bidang tanah punya karakteristik berbeda: luas, lokasi, penggunaan, kondisi fisik, hingga keberadaan bangunan dan tanaman.

Karena itu, penilaian harus cermat agar nilainya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta aturan pelaksananya, penilai pertanahan berwenang menentukan nilai ganti kerugian.

Nilai itu mencakup tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai.

Artinya, ganti kerugian tidak hanya soal harga lahan, tapi juga dampak ekonomi yang dialami warga akibat pelepasan hak.

Hasil penilaian KJPP ini akan menjadi dasar bagi pelaksana pengadaan tanah untuk masuk ke tahap musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian.

Di tahap inilah komunikasi dengan masyarakat menjadi kunci. Keterbukaan informasi dibutuhkan agar warga memahami proses, hasil penilaian, dan mekanisme pemberian ganti kerugian.

Ekspose ini bukan akhir proses. Ini jembatan antara pekerjaan teknis penilaian menuju penetapan ganti kerugian yang layak dan adil.

Bagi warga Tabolang dan Salulekbo, tahap ini menentukan kepastian hak mereka. Bagi pemerintah, ini menentukan kelancaran pembangunan jalan akses yang akan menunjang mobilitas, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan Bendungan Budong-Budong.

Keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya diukur dari tersedianya lahan, tapi juga dari proses yang tertib, transparan, dan menghormati hak masyarakat.(Zulkifli)