MAMUJU, BKM — Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran untuk sulbar sebesar Rp 320 Miliar, membuat pembangunan terancam tidak akan berjalan, sehingga muncul banyak kehawatiran.
Anggota Komisi III DPRD Sulbar Sukri Umar, mengatakan tidak mungkin pembangunan di daerah akan terhenti akibat refocusing anggaran sebagai imbas dari terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025.
“Pembanguan dalam arti yang luas ya, artinya fisik dan non fisik. Pemerintah daerah sudah pasti akan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Dan sudah tentu akan mencari jalan keluar dari imbas lahirnya kebijakan itu”, Kata Sukri Umar, Rabu 5 Februari 2025.
Dia meyakini, pemerintah daerah akan menyusun skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan. Pun akan berusaha mencarikan dana-dana dari berbagai sumber dan potensi yang ada di daerah.
“Kita harus beradaptasi dengan kebijakan pemerintah pusat, tidak perlu berprasangka negatif dulu. sehingga tahun depan, bisa menyusun rencana yang lebih strategis dan antisipatif,” Ujar Sukri
(Zulkifli)
Tinggalkan Balasan